BERITA UMUM

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Dalam rangka mensukseskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Hari Selasa 30 April 2019  DPMPT SP Kab. Semarang mengadakan kegiatan Sosialisasi OSS Bagi Pelaku Usaha. 

Bertempat di Gedung Aula Kecamatan Bringin Sosialisasi mengundang 80 pelaku usaha di Kecamatan Bringin. Diharapkan Pelaku Usaha dapat memahami sistem pelayanan perizinan ini dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMPTSP Kab. Semarang sehingga memudahkan proses legalitas bagi pelaku usaha di Kabupaten Semarang khususnya.

Acara dibuka oleh sambutan Bapak Sekcam Drs.Sri Haryanto, lalu sambutan sekaligus materi oleh Bu Agustin dari Kabid Perijinan 2019  DPMPT SP Kab. Semarang. Lalu acara inti sosialisasi dan cara menjalankan aplikasi OSS beserta langkah langkahnya oleh Ibu Inung. Pelaku Usaha sangat antusias dalam mengikuti acara sosialisasi terbukti dengan kehadiran dari 16 Desa yang datang memenuhi undangan.

Sampai dengan saat ini Pelaku Usaha sudah bisa menjalankan dan membuat ijin Usaha Mikro OSS, bagi yang belum bisa kami harapkan Kantor Pemerintah desa se-kecamatan Bringin melakukan pendampingan dalam melayani perijininan tersebut.

Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional,untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme,pemenuhan komitmen persyaratan izin, Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time, Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 

 

 

 

Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin mendeklarasikan Desa Anti Money Politik. Deklarasi tersebut dipusatkan di Balai Desa Kalikurmo.

Pembacaan deklarasi anti politik uang dilakukan oleh Roni Wahyudi S.Pd Panwascam Bringin dan  diikuti oleh Muspika Kecamatan Bringin,Kepala desa, perangkat desa dan puluhan tokoh masyarakat Desa Kalikurmo .Hadir pada acara itu ketua Panwaslu Kec.Bringin Ahmad Mufid S.Pdi, Muspika Kecamatan Bringin , PPK kecamatan Bringin.

Deklarasi serentak ini diharapkan dapat diikuti desa lain di wilayah Kecamatan Bringin , sehingga gerakan ini dapat meluas dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Deklarasi ini merupakan yang pertama di Kecamatan Bringin. Panwaslu Kecamatan Bringin  mendorong sebanyak mungkin kelompok masyarakat untuk terlibat dalam gerakan menolak politik uang “Deklarasi Menolak Politik Uang” merupakan bentuk sinergi antara penyelenggara pemilu yang jujur dan adil serta keinginan publik yang kuat untuk menghilangkan hal-hal yang merusak demokrasi. Deklarasi ini menjadi ajakan untuk meneguhkan tekad menolak politik uang. Sekaligus melaksanakan demokrasi yang jujur.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Jakarta - Mendagri Tjahjo Kumolo, Jum’at (29/01/2016), menerbitkan dua surat edaran menyikapi berbagai pemberitaan di media masa maupun dalam masyarakat terkait masa berlaku KTP elektronik (KTP-el).

 

Pertama, Surat Edaran Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non kementerian. Kedua, Surat Edaran Nomor 470/296/SJ dengan tanggal dan perihal yang sama, yang ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia. 

 

Kedua surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

 

Dua pasal dalam undang-undang ini mengatur masa berlaku KTP-el. Pasal 64 ayat (7) huruf a menjelaskan bahwa KTP-el bagi WNI masa berlakunya seumur hidup. Selanjutnya, Pasal 101 huruf c menjelaskan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 juga berlaku seumur hidup tanpa perlu diperpanjang meski telah habis (tercantum) masa berlakunya. 

 

Melalui surat edarannya, Mendagri menghimbau para Menteri Kabinet Kerja, para Pimpinan Lembaga non Kementerian, serta para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia mematuhi ketentuan dimaksud dan menyebarluaskan informasi tersebut melalui berbagai media agar dapat diketahui para penyelenggara layanan publik dan masyarakat. 

 

Untuk mengetahui lebih jelas, silakan download Surat Edarannya berikut ini:

Surat Edaran kepada Kementerian/Lembaga

Surat Edaran kepada Gubernur, Bupati/Walikota

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

 

 

 

Sambirejo, Rabu 12 Desember 2018
 
Penyampaian hasil ujian seleksi perangkat desa sambirejo oleh panitia seleksi.
Dihadiri oleh Bapak Camat Khabib Sholeh S.Pd M.Pd , Kasi Tapem dan staff kecamatan Bringin tokoh Masyarakat Desa Sambirejo & para alim ulama, tepatnya di Balai Desa Sambirejo. Bapak Camat Khabib menghimbau bagi peserta calon perangkat desa sambirejo yang tidak lolos agar tidak berkecil hati, terus berjuang demi kesuksesan , tidak putus harapan.

Berikut Calon Perangkat Desa terpilih:

Kasi Pemerintahan :
Wilis Indah Sari

Kasi Pelayanan 
Alex Gusti A.

Kecamatan Bringin

Jl. Diponegoro 96 B Bringin 50772

Telp/Fax: 0298 - 3433470

Statistik Pengunjung

Hari ini 0

Kemarin 1

Minggu ini 4

Bulan ini 14

Seluruhnya 958

©2019 Tim Website Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang

Search